Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | - | - | 50.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | - | - | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | - | - | 70.83 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | - | - | 100.00 |
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalammenjalankan agamanya | - | - | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya | - | - | 75.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | - | - | 100.00 |
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | - | - | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | - | - | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | - | - | 100.00 |
Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | - | - | 83.33 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih | - | - | 60.00 |
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | - | - | 55.00 |
Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | - | - | 83.54 |
Perempuan terpilih di DPRD provinsi | - | - | 22.22 |
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | - | - | 0.00 |
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | - | - | 32.89 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu | - | - | 100.00 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | - | - | 96.20 |
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan | - | - | 25.45 |
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD | - | - | 40.00 |
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | - | - | 3.57 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | - | - | 42.86 |
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | - | - | 94.59 |
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | - | - | 100.00 |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | - | - | 8.33 |
Keputusan hakim yang kontroversial | - | - | 100.00 |
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | - | - | 100.00 |
Indeks Demokrasi Indonesia | - | - | 62.76 |