Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat 2016 Sebesar 60,35

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).  Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 Provinsi Papua Barat mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015.  IDI Papua Barat 2016 sebesar 60,35 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 0,38 poin dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 59,97 poin. Kondisi demokrasi Papua Barat tahun 2015 yang terkategori “Kondisi Demokrasi Buruk” (indeks < 60), mengalami perbaikan di tahun 2016 sehingga terkategori “Kondisi Demokrasi Sedang” (nilai indeks : 60-80).  Perbaikan nilai indeks dari 2015-2016 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil meningkat 1,34 poin (dari 92,33 menjadi 93,67), (2) Aspek Lembaga Demokrasi yang naik 2,04 poin (dari 51,81 menjadi 53,85). Untuk Aspek Hak-Hak Politik mengalami kemunduran dan turun 1,43 poin (dari 39,48 menjadi 38,05).  Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.